Tangkal Politisi Busuk Dengan Rekrutmen Ketat

[1/8/08]

Saat ini dipandang sebagai momen yang tepat untuk mereview sistem rekrutmen politik karena bersamaan dengan pembenahan undang-undang di bidang politik.

Perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 sudah di depan mata. 34 partai politik (parpol) yang telah resmi ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengambil ancang-ancang menyambut pesta demokrasi tersebut. Salah satu yang mulai dipersiapkan adalah individu-individu yang akan dijagokan sebagai calon legislatif (Caleg). Ajang rekrutmen caleg kali ini pastinya akan tidak semudah Pemilu sebelumnya. Pasalnya, masyarakat cenderung apatis terhadap politisi.

Sikap ini tidak terlepas dari ulah para politisi sendiri. Sejumlah politisi khususnya anggota dewan satu per satu berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagian anggota dewan lainnya diekspos media massa gara-gara perbuatan tak bermoral. Kondisi inilah yang kemudian mendorong terbentuknya Gerakan Nasional Tidak Pilih Politikus Busuk (Ganti Polbus). Digawangi oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), Ganti Polbus secara tegas menolak pencalonan kembali politisi yang terlibat skandal publik.

Agar politisi yang maju di Pemilu 2009 lebih berkualitas, Ganti Polbus menyerukan perbaikan pada segi rekrutmen politik. Melalui pernyataan persnya, Ganti Polbus menyatakan elit parpol seharusnya belajar dari kejadian buruk yang menimpa para politisi demi memperbaiki sistem rekrutmen. Tanpa perbaikan rekrutmen politik, menurut Ganti Polbus, lembaga wakil rakyat akan semakin tidak efektif, terpuruk dan menjadi sarang skandal kejahatan publik.

Menyambut Pemilu 2009, Ganti Polbus mendesak parpol segera mengevaluasi secara serius kader-kadernya yang saat ini berkiprah di parlemen. Sekarang dipandang sebagai momen yang tepat untuk mereview sistem rekrutmen politik karena bersamaan dengan pembenahan undang-undang di bidang politik. “Maka dari itu, parpol harus melaksanakan rekrutmen yang terbuka, bersih dan demokratis,” demikian bunyi seruan Ganti Polbus.

Spesifik, Ganti Polbus menetapkan sejumlah kriteria politisi yang sangat tidak layak untuk dipilih lagi. Kriteria tersebut antara lain boros, tamak, korup, pencemar lingkungan, pelaku pelanggar HAM, pelaku kekerasan dalam rumah tangga, atau bahkan pengguna narkoba.

Dalam acara diskusi “Mendorong Sistem Rekrutmen Politik yang Transparan dan Demokratis” (31/7), Tomy Legowo mengatakan banyak faktor yang bisa menjadikan rekrutmen politik menjadi lebih baik. Di antaranya, melalui rekrutmen yang dijalankan secara demokratis sehingga kepercayaan rakyat terhadap rekrutmen tersebut menjadi bertambah. Dalam mengadakan rekrutmen, parpol harus menegaskan kepada para kadernya agar mengedepankan program yang pro kepentingan rakyat saja.

Direktur FORMAPPI ini berpendapat rekrutmen politik seharusnya didasarkan pada kompetensi. Rekrutmen politik juga harus melibatkan partisipasi publik secara optimal. Dengan begitu, caleg yang terpilih berkualitas sehingga tidak akan bernasib sama dengan anggota legislatif yang sudah tersandung kasus. Ia menambahkan, “semua faktor ini akan menepis banyaknya golput di Pemilu 2009 nanti.”

Aristokrat, saudagar, jawara

Sementara, Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Sydicate Sukardi Rinakit memaparkan bahwa selama ini rekrutmen politik bersinggungan tiga kelompok politik. Pertama, Aristokrat yakni kelompok dimana kekuasaan menjadi faktor untuk mempengaruhi sistem politik yang ada. Biasanya, kelompok ini termasuk orang-orang yang sekarang sudah mempunyai kekuasaan di parlemen. Dengan adanya pemilu, Aristokrat akan mencalonkan kembali dirinya melalui parpol yang dilihatnya memiliki jatah kursi lebih banyak di DPR.

Kelompok kedua adalah saudagar, dimana kekayaan menjadi ukuran penting demi mencapai kursi panas. Kelompok ini biasanya para pengusaha yang memang telah menyumbang dana kepada parpol yang akan bertarung di pemilu. Setelah sumbangan diberikan, selanjutnya pihak parpol memberikan imbalan kepada pengusaha atau orang yang dipilihnya untuk “memesan tempat” di DPR. Lalu saudagar tersebut dapat mencalonkan diri atau mencalonkan orang lain yang menurut mereka bisa diandalkan demi memenuhi kepentingannya sendiri.

Jawara adalah kelompok yang ketiga. Jawara yang dimaksud adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh besar dalam suatu lingkungan. Mereka biasanya memiliki kenalan yang luas serta anak buah yang banyak. Posisi jawara di lingkungan parlemen memang mempunyai pengaruh yang besar.

Soal rekrutmen yang baik, usulan Sukardi dimulai dengan perlu dibentuknya departemen khusus rekrutmen di struktur organisasi parpol. Menurut Sukardi, rekrutmen politik yang buruk dapat berujung pada perilaku koruptif. “Korupsi akan selalu terjadi jika partai belum mandiri dan memiliki rekrutmen yang buruk,” pungkasnya.

(CRF)

http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19835&cl=Berita